Candi Borubudur

Agro and Food Expo 2012

FGD Perkuatan Kelembagaan FEDEP 2013

Gelar Produk Klaster Unggulan Jateng

Gelar Produk Unggulan Klaster Jateng

Klaster Batik Maos Kab. Cilacap

Klaster Genteng Kab. Grobogan

Klaster Konveksi Kab. Pemalang

Klaster Pengolahan Ikan Kab. Demak

Kontes Jambu

Menerima Kunjungan Timor Leste

Pelatihan AMT

Pelatihan Klaster Industri Emping Mlinjo Kab. Batang

Pelatihan Klaster Pariwisata Kab. Klaten

Pelatihan Manajemen Usaha

Pelatihan Teknik Pemasaran dan IT

Rakor FEDEP 2012

Temu Usaha Bakorwil 3 Tahun 2012

FGD dan Workshop perkuatan kelembagaan FEDEP Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Pelatihan Pengembangan Klaster Sektor Pariwisata Kabupaten Kudus

Pelatihan Pengembangan Klaster Sektor Pertanian 2013 Kabupaten Temanggung

 

Monumen Ketenangan Jiwa, Suguhkan Ketenangan Setenang Lautan

Monumen Ketenangan Jiwa, Suguhkan Ketenangan Setenang LautanMonumen Ketenangan Jiwa yang berlokasi di sekitar Taman Rekreasi Tanjung Mas, sebelah timur pantai marina ini, Dulu hanya berupa tugu yang dibuat pemerintah Jepang untuk memperingati para tentaranya yang tewas saat pertempuran lima hari di Semarang.

Mengapa membangun monumen di muara Banjir Kanal Barat? Pemerintah Jepang memutuskan membangun monumen Ketengan Jiwa ini karena banyak tentaranya yang mati dan dibuang ke Banjir Kanal Barat.

Nah, berdasarkan cerita yang berkembang, monumen yang berbentuk batu dengan pahatan huruf kanji ini menghadap ke arah Utara. konon jika kita berdiri tepat di monumen tersebut dan menghadap ke utara akan tepat lurus pada Tokyo atau ibukota Jepang. Bukan tanpa kebetulan semata, hal ini dimaksudkan agar arwah para tentara yang tewas saat pertempuran terjadi bisa merasa tenang dan kembali ke Jepang.

Kesiapan Jateng Menghadapi MEA 2015

mea1FGD dengan tema “Kesiapan Jateng Menghadapi MEA Melalui Peningkatan Investasi Daerah” dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2015 di Lantai 6B Kantor Bappeda Prov. Jateng, Jl. Pemuda No 127-133 Semarang.

Diskusi dihadiri oleh SKPD Prov. Jateng dan instansi terkait, yaitu: BPS; BPMD; BLH; Dinperindag; Dinas Cipkataru; Dinas Bina Marga; Dinas PSDA; Dinakertrasnduk; UPT PTSP BPMD;  Biro perekonomian;  BPTP Kota Semarang;   Bank Indonesia Wilayah V DIY – Jateng;  Bank Jateng;  PLN Jawa Tengah; KIW Semarang.

Gandeng TNI, Wujudkan Swasembada Pangan Nasional

KLATEN – Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP mengajak TNI untuk bersama-sama bersinergi mewujudkan Jawa Tengah sebagai lumbung pangan guna mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional di tahun 2017.

“Kerjasama dengan Pangdam. Nanti kodam siap membantu, siap mengirimkan tenaganya, ikut eksekusi di lapangannya. TNI dilatih di bidang pertanian untuk mendampingi penyuluh. Nanti kalau ada tanam serempak, kita dorong. Bahkan beberapa kali pembangunan saluran irigasi kayak gini kan seni tempurnya juga banyak. Itu sangat bisa mepercepat,” kata orang nomor satu di Jawa Tengah itu setelah menandatangani Memorandum of Undertanding (MoU) tentang Peningkatan Produksi Tanaman Pangan di Jawa Tengah dalam rangka Mendukung Program Swasembada Pangan Nasional di Desa Galagah Wangi Kecamatan Polanharjo Klaten, Kamis (15/01).

Tiap Tahun Irigasi Diperbaiki

SUKOHARJO – Irigasi menjadi salah satu kendala utama bagi kemajuan pertanian di Indonesia. Banyaknya irigasi yang belum permanen dan rusak menyebabkan kebocoran. Sehingga, pencapaian air irigasi tidak merata dan penyebarannya tidak sampai ke desa terjauh. Karenanya, perbaikan irigasi harus dilakukan secepatnya.

“Di Indonesia, irigasi rusak sampai tiga juta hektare. Ini akan diperbaiki tiap tahun satu juta hektar, termasuk irigasi di Jawa Tengah,“ ungkap Menteri Pertanian Dr Ir H Andi Amran Sulaiman setelah meninjau lahan persawahan di Desa Majasto Kecamatan Tawangsari Sukoharjo, Kamis (15/01).

Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP yang mendampingi Menteri Pertanian Amran Sulaiman sepakat jika irigasi harus dibenahi agar produksi pertanian optimal dan memenuhi target swasembada pangan nasional. Diapun merasa senang, pembenahan irigasi di Jawa Tengah akan dibantu pemerintah pusat.

IFS Langkah Strategis Pemberdayaan Pertanian

YOGYAKARTA – Kedaulatan pangan nasional merupakan salah satu impian Presiden RI Ir Joko Widodo yang dituangkan melalui nawa cita atau sembilan agenda prioritas kerjanya. Guna mewujudkan kedaulatan pangan, Integrated Farming System (IFS) menjadi langkah strategis pemberdayaan sektor pertanian nusantara.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Ir Siti Nurbaya Bakar MSc, diwakili Kepala Balitbang Kehutanan Kementerian LHK Prof Dr San Afri Awang, mendukung upaya implementasi IFS untuk mengoptimalkan pertanian negeri. Demi mendukung kedaulatan pangan nasional, Kementerian LHK siap berkontribusi menyediakan tambahan lahan. Dukungan penyediaan tambahan lahan sinergis dengan kebijakan ‘bank tanah’ yang digagas oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Tujuan kebijakan ‘bank tanah’ untuk menjamin akses petani terhadap kepemilikan lahan dan mencegah lahan pertanian beralih fungsi menjadi lahan non-pertanian.